REPUBLIK BBM DAN INSENTIF POLITIK

Arizka Warganegara

(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Terdapat dua hal yang menarik untuk diikuti menilai kiprah pasangan SBY-JK (Presiden dan Wapres RI), dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya dua langkah politik yang menurut saya layak untuk dicermati apakah hal ini akan menjadi sebuah insentif politik seperti SBY katakan kepada media beberapa hari yang lalu atau mungkin hal ini  adalah sebuah langkah riil politik yang merupakan wujud dari keseriusan SBY-JK untuk menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Dua hal yang saya maksudkan disini adalah, Pertama, mengenai keinginan pemerintah merespon positif turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan juga akan menurunkan harga BBM dipasaaran, sebuah langkah yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia selama ini. Kedua, adalah mengenai ditetapkannya Aulia Pohan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Beberapa media baik lokal ataupun nasional beberapa hari ini menurunkan headline mengenai kembali turunnya harga BBM, selaras dengan hal tersebut ternyata ratting Pak SBY kembali naik sebagai kandidat kuat Capres 2009, dua lembaga survey baru-baru ini, Reform Institute dan Cirus Surveyor Group kembali menempatkan sosok SBY sebagai capres yang paling electable. Merujuk survey Cirus Surveyors Group SBY masih teratas dengan perolehan 36,99 persen, Megawati 16,2%, Sri Sultan 6,47%, Prabowo 5,2%, Wiranto 4%, dan Sutiyoso di posisi terbawah dengan perolehan 0,35% sebagai Capres 2009.

Reform Institute juga misalkan menempatkan SBY sebagai Capres paling electable, dengan angka  SBY 42,18%, Megawati Soekarnoputri 16,67%, Sri Sultan HB X 10,548%, Prabowo Subianto  7,88%, Wiranto 4,33%, Hidayat Nurwahid 2,06%, Amien Rais 2,06%, Jusuf Kalla 1,49%, Akbar Tandjung 0,87%, Abdurrahman Wahid 0,83% Sutiyoso 0,17%, Surya Paloh 0,17%, Lain-lain 10,81%.

Walaupun survey kedua lembaga ini memempatkan profil SBY sebagai yang terdepan tapi ini harus diingat survey ini sifatnya sangat dibatasi dengan waktu, kemungkinan pergerakan atas elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat dapat saja bergerak naik dan turun. Survey akan sangat valid ketika dilakukan minimal sebulan menjelang pilpres dan pada bulan maret, april, mei dan juni adalah posisi genting buat pemerintahan SBY-JK, ditambah lagi apalagi jika prediksi para pengamat ekonomi yang menyatakan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat krisis finansial di Amerika Serikat baru akan terjadi pada bulan-bulan tersebut.

Dalam beberapa hal, hasil polling terhadap elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat incumbent sangat dipengaruhi kinerja ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat diakhir masa jabatan. Dan jika gelombang PHK pada medio bulan-bulan tersebut benar terjadi maka hal ini akan menjadi semacam “Tsunami” Politik bagi karir politik SBY-JK.

Hikmah dari Parodi Republik BBM

Pada bagian lain sebagai sebuah kontemplasi parodi politik, saya teringat dengan sebuah acara yang dahulu sempat ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta setiap senin malam, acara tersebut berjudul ”Republik BBM” , acara brilian yang mampu disajikan dengan cerdas oleh Efendi Ghazali, Almarhum Taufik Savalas, Kelik dkk-nya. Dalam pandangan Saya sesungguhnya acara ini mampu untuk memberikan kontemplasi kontemporer terhadap keadaan sosial politik Indonesia kontemporer.

Terdapat kesamaan antara antrian, naik-turun harga BBM yang kita alami sekarang dengan acara republik BBM tersebut setidaknya dari pilihan kata yang digunakan yaitu BBM. Akan tetapi jika BBM dalam konteks kita sekarang adalah Bahan Bakar Minyak yang kita sudah sangat mengetahui fungsinya untuk menggerakkan mesin seperti mobil, motor dan lain-lainnya.

Dalam terminologi almarhum Taufik Savalas dan Kelik sebagai Presiden dan Wakil Presiden kala itu, BBM bermakna ”Benar-Benar Mabok”. Ada dimensi filosofis kenapa term BBM yang digunakan, andai Saya boleh mengira-ngira mungkin saja yang dimaksud BBM oleh almarhum Taufik dan Kelik adalah sebuah sindiran bagi negara tetangganya yang sudah sepuluh tahun menjalankan reformasi bukannya tambah segar akan tetapi tambah mabok.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar negara tetangganya Republik BBM sudah benar-benar mabok? Banyak aspek yang menjadi bisa menjadi bahan renungan terhadap hal tersebut dalam konteks sosial-ekonomi misalkan mulai dari naiknya-turunya BBM, Kerusuhan Rasial, kasus Gizi Buruk sampai dengan busung lapar yang melanda negara tetangga Republik BBM tersebut.

Dalam konteks politik kelanjutan demokratisasi di Indonesia setidaknya menimbulkan sebuah pesimisme bahkan sebagian besar pengamat dengan berani mengatakan bahwa transisi demokrasi ini bukannya akan berakhir dengan demokrasi yang maju akan tetapi berakhir model-model elektokrasi (sebuah paham pemilihan umum-isme), sebagai bukti misalnya setiap lima tahun sekali pesta-pesta pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif pusat, propinsi, kab/kota, pemilihan presiden sampai dengan bupati dan walikota selalu diwarnai dengan hal-hal yang tidak mendidik. Sebagai contoh terbaru misalkan bagaimana kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil Pilkada di Tuban dan beberapa daerah lain seperi Maluku, Sulsel dan Sulbar mewarnai hari-hari kelam transisi demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan diatas seolah-olah terjawab dalam sebuah diskusi mengeritisi sewindu reformasi yang digagas oleh harian kompas dengan judul menggagas Visi Indonesia 2030, dua tahun lalu, medio tahun 2006. Diskusi terbatas ini cukuplah menjadikan sebuah kontemplasi nalar yang baik. Dalam diskusi tersebut, mantan ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Ma’arif mengatakan bahwa kita memerlukan strong leadership yang berani mengambil tindakan dengan cepat dan tegas.

Penyataan Buya tersebut seharusnya dapat menjadi otokritik yang sehat terhadap pemerintahan SBY-JK, bahkan dengan kelakarnya Buya Syafii mengatakan bahwa bukan saja sipil yang lemah namun militer-pun ada juga yang lemah. Buya Syafii mungkin tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa SBY adalah tipikal militer yang lemah namun kenyataan kemudian mendukung bahwa kita sekarang sangat memerlukan strong leadership itu tadi.

Saya-pun kemudian kembali lagi teringat dengan parodi Republik BBM, andai saja sang presiden kita setenang Presiden Republik BBM takkala menghadapi persoalan, niscaya masalah-masalah di negeri ini akan dengan mudah terselesaikan, ketenangan Sang Presiden Republik BBM takkala menghadapi persoalan mungkin bisa Pak SBY tiru, mudah-mudahan?