Gubernur: Islah Akhir Polemik Pilgub Lampung

TELUKBETUNG UTARA (Lampost): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P tetap berkeyakinan islah antara Pemprov dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menjadi akhir polemik penentuan jadwal pemilihan Gubernur Lampung. Penetapan Pilgub tidak dapat dilaksanakan di 2013 harus diterima semua pihak.
"Islah akan mengurai polemik pilgub yang 2013 yang ramai diperbicangkan, sudah selesai. Mendagri mengirim dua dirjen dan KPU pusat turun itu untuk apa, keputusan diambil setelah dilihat dari manfaat dan mudarat," kata Sjachroedin seusai seusai breefing eselon II dan III di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5-12)
Menurutnya hasil rapat koordinasi Pemprov dan KPU Lampung dengan perwakilan Mendagri serta KPU pusat, Senin (3-12), adalah kesepakatan bersama. Dia mengatakan adanya kelompok yang tetap tidak menerima hasil kesepakatan adalah hal biasa. Tetapi dia menegaskan bahwa islah adalah titik temu yang memunculkan kesepakatan itu. "Biarkan masyarakat akan menilai.Terserah dia (kelompok yang tidak menyepakati hasil rapat), rakyat menunggu itu (penentuan jadwal pilgub)," jelasnya.
Di sisi lain saat dirinya dikonfirmasi mengenai kemungkinan pilgub menjadi wewenang legislator pada 2015, Sjachroedin tidak menampik hal itu. tetapi, lanjutnya, hal itu tentu harus berkekuatan hukum. " saya sih lebih setuju kalau tidak ada gubernur dan bupati. Tetapi selaku ketua partai saya tidak bisa setuju saja. Saya harus menunggu keputusan pusat," tutur Sjachroedin, sambil tertawa.
Tetapi mengenai wacana peniadaan wakil kepala daerah Sjachroedin menyetujuinya. Dia mengungkapkan hal itu baik bagi jalannya pemerintahan. Mengingat banyaknya kasus tidak berjalan optimalnya pembangunan akibat ketidakseimbangan tugas kepala dan wakil kepala daerah. "Banyak kejadian Bupati dan Wakil bupati yang tidak mengerti pemerintahan. karena itu dibutuhkan wakil yang mengerti pemerintahan , sehingga tinggal jalan," tandasnya.