Kaderisasi Parpol Harus Berkualitas

Oleh Syam Yoga Orlando 

Maraknya dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR tidak terlepas dari jalan pintas yang dilakukan partai politik dalam menjaring kader. Sikap masyarakat yang semakin apatis terhadap parpol, persaingan yang kian ketat, membuat penjaringan kader berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat kualitasnya. Untuk memperbaikinya, parpol harus turun mesin, demikian pendapat Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari terkait maraknya pelaku tindak korupsi berasal dari kalangan partai politik. Semua ini tidak terlepas dari kaderisasi. Parpol, akhirnya mencari jalan pintas dengan memilih kader-kader yang populer, tetapi kinerja untuk legislasinya masih kurang. Ini dapat terlihat dari banyaknya UU yang digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi)

Untuk itu, parpol di Indonesia harus overhoul (turun mesin). Walaupun, peran dari Partai Politik saat ini sangat strategis, tetapi kemudian proses komunikasi politik, legislasi, dan lain-lain tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi parpol yang masih euforia dengan kewenangan strategisnya membuaikan esesnsi dan fungsi dari parpol itu sendiri. Pada akhirnya Parpol belum menyiapkan kadernya, masih senang dengan perannya yang strategis. Kinerja seperti itu, ditambah dengan desakan untuk mengembalikan modal kampanye, membuat kader parpol di DPR melakukan tindak korupsi.

Pendapat lain, disampaikan Anggota Komisi IV dari PPP, Saifullah Tamliha, saat ini banyak anggota DPR yang juga seorang pengusaha. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, paradigma untuk 'balik modal' kuat tertanam. Belum pernah ada anggota DPR yang seorang pengusaha benar-benar bekerja tanpa memikirkan uang kampanye yang harus kembali. Oleh karena itu, rekrutmen anggota DPR harus benar-benar diseleksi dengan ketat oleh pimpinan parpol.

Sistem pemilu juga harus dievaluasi. Sejauh mana dapat menimbulkan kapitalisme, sehingga berimbas kepada kaderisasi parpol yang buruk, kinerja parpol menjadi jelek, dan jeratan korupsi, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Apalagi, kini tingkat kepercayaan terhadap DPR, tinggal hanya 20%. Ini merupakan tingkat kepercayaan terhadap DPR terendah di seluruh dunia. Sehingga perlu ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem parpol di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kaderisasi jangka panjang.