Pan Islamisme- Komunisme (Tan Malaka:1922)

ni adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxis Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922. Menentang thesis yang didraf oleh Lenin dan diadopsi pada Kongres Kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah “perjuangan melawan Pan-Islamisme”, Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif. Tan Malaka (1897-1949) dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921, tetapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda oleh pihak otoritas koloni. Setelah proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dia menjadi ketua Partai Murba (Partai Proletar)), yang dibentuk pada tahun 1948 untuk mengorganisir kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno. Pada bulan Februari 1949 Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi.

Kamerad! Setelah mendengar pidato-pidato Jenderal Zinoviev, Jenderal Radek dan kamerad-kamerad Eropa lainnya, serta berkenaan dengan pentingnya, untuk kita di Timur juga, masalah front persatuan, saya pikir saya harus angkat bicara, atas nama Partai Komunis Jawa, untuk jutaan rakyat tertindas di Timur.

Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua jenderal tersebut. Mungkin Jenderal Zinoviev tidak memikirkan mengenai sebuah front persatuan di Jawa; mungkin front persatuan kita adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional Kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front persatuan dengan kubu nasionalisme revolusioner. Karena, seperti yang harus kita akui, pembentukan sebuah front bersatu juga perlu di negara kita, front persatuan kita tidak bisa dibentuk dengan kaum Sosial Demokrat tetapi harus dengan kaum nasionalis revolusioner. Namun taktik yang digunakan oleh kaum nasionalis seringkali berbeda dengan taktik kita; sebagai contoh, taktik pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum Muslim, Pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boikot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung Pan-Islamisme, ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat?

Metode boikot, harus saya akui, bukanlah sebuah metode Komunis, tapi hal itu adalah salah satu senjata paling tajam yang tersedia pada situasi penaklukan politik-militer di Timur. Dalam dua tahun terakhir kita telah menyaksikan keberhasilan aksi boikot rakyat Mesir 1919 melawan imperialisme Inggris, dan lagi boikot besar oleh Cina di akhir tahun 1919 dan awal tahun 1920. Gerakan boikot terbaru terjadi di India Inggris. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun kedepan bentuk-bentuk pemboikotan lain akan digunakan di timur. Kita tahu bahwa ini bukan metode kita; ini adalah sebuah metode borjuis kecil, satu metode kepunyaan kaum borjuis nasionalis. Lebih jauh kita bisa mengatakan; bahwa pemboikotan berarti dukungan terhadap kapitalisme domestik; tetapi kita juga telah menyaksikan bahwa setelah gerakan boikot di India, kini ada 1800 pemimpin yang dipenjara, bahwa pemboikotan telah membangkitkan sebuah atmosfer yang sangat revolusioner, dan gerakan boikot ini telah memaksa pemerintahan Inggris untuk meminta bantuan militer kepada Jepang, untuk menjaga-jaga kalau gerakan ini akan berkembang menjadi sebuah pemeberontakan bersenjata. Kita juga tahu bahwa para pemimpin Mahommedan di India – Dr. Kirchief, Hasret Mahoni dan Ali bersaudara – pada kenyataannya adalah kaum nasionalis; kita tidak melihat sebuah pemberontakan ketika Gandhi dipenjara. Tapi rakyat di India sangat paham seperti halnya setiap kaum revolusioner disana: bahwa sebuah pemberontakan lokal hanya akan berahir dalam kekalahan, karena kita tidak punya senjata atau militer lainnya di sana, oleh karena itu masalah gerakan boikot akan, sekarang atau di hari depan, menjadi sebuah masalah yang mendesak bagi kita kaum Komunis. Baik di India maupun Jawa kita sadar bahwa banyak kaum Komunis yang cenderung ingin memproklamirkan sebuah gerakan boikot di Jawa, mungkin karena ide-ide Komunis yang berasal dari Rusia telah lama dilupakan, atau mu gkin ada semacam pelepasan mood Komunis yang besar di India yang bisa menentang semua gerakan. Bagaimanapun juga kita dihadapkan pada pertanyaan: apakah kita akan mendukung taktik ini, ya atau tidak? Dan seberapa jauh kita akan mendukung?

Pan-Islamisme adalah sebuah sejarah yang panjang. Pertama saya akan berbicara tentang pengalaman kita di Hindia Belanda dimana kita telah bekerja sama dengan kaum Islamis. Di Jawa kita memiliki sebuah organisasi yang sangat besar dengan banyak petani yang sangat miskin, yaitu Sarekat Islam. Antara tahun 1912 dan 1916 organisasi ini memiliki sejuta anggota, mungkin sebanyak tiga atau empat juta. Itu adalah sebuah gerakan popular yang sangat besar, yang timbul secara spontan dan sangat revolusioner.

Hingga tahun 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita, terdiri dari 13,000 anggota, masuk ke pergerakan popular ini dan melakukan propaganda di dalamnya. Pada tahun 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam juga melakukan agitasii pedesaan mengenai kontrol pabrik-pabrik dan slogan: Semua kekuasaan untuk kaum tani miskin, Semua kekuasaan untuk kaum proletar! Dengan demikian Sarekat Islam melakukan propaganda yang sama seperti Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda.

Namun pada tahun 1921 sebuah perpecahan timbul karena kritik yang ceroboh terhadap kepemimpinan Sarekat Islam. Pemerintah melalui agen-agennya di Sarekat Islam mengeksploitasi perpecahan ini, dan juga mengeksploitasi keputusan Kongres Komunis Internasional Kedua: Perjuangan melawan Pan-Islamisme! Apa kata mereka kepada para petani jelata? Mereka bilang: Lihatlah, Komunis tidak hanya menginginkan perpecahan, mereka ingin menghancurkan agamamu! Itu terlalu berlebihan bagi seorang petani muslim. Sang petani berpikir: aku telah kehilangan segalanya di dunia ini, haruskah aku kehilangan surgaku juga? Tidak akan! Ini adalah cara seorang Muslim jelata berpikir. Para propagandis dari agen-agen pemerintah telah berhasil mengeksploitasi ini dengan sangat baik. Jadi kita pecah. [Ketua: Waktu anda telah habis]

Saya datang dari Hindia Belanda, dan menempuh perjalanan selama empat puluh hari

.[Tepuk Tangan]

Para anggota Sarekat Islam percaya pada propaganda kita dan tetap bersama kita di perut mereka, untuk menggunakan sebuah ekspresi yang popular, tetapi di hati mereka mereka masih bersama Sarekat Islam, dengan surga mereka. Karena surga adalah sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada mereka. Karena itulah, mereka memboikot pertemuanperetemuan kita dan kita tidak bisa melanjutkan propaganda kita lagi.

Sejak awal tahun lalu kita telah bekerja untuk membangun kembali hubungan kita dengan Sarekat Islam. Pada kongres kami bulan Desember tahun lalu kita mengatakan bahwa Muslim di Kaukasus dan negara-negara lain, yang bekerjasama dengan Uni Soviet dan berjuang melawan kapitalisme internasional, memahami agama mereka dengan lebih baik, kami juga mengatakan bahwa, jika mereka ingin membuat sebuah propaganda mengenai agama mereka, mereka bisa melakukan ini, meskipun mereka tidak boleh melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan tetapi di masjid-masjid.

Kami telah ditanya di pertemuan-pertemuan publik: Apakah Anda Muslim - ya atau tidak? Apakah Anda percaya pada Tuhan – ya atau tidak? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, saya katakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan saya adalah seorang Muslim, tapi ketika saya berdiri di depan banyak orang saya bukan seorang Muslim [Tepuk Tangan Meriah], karena Tuhan mengatakan bahwa banyak iblis di antara banyak manusia! [Tepuk Tangan Meriah] Jadi kami telah mengantarkan sebuah kekalahan pada para pemimpin mereka dengan Qur’an di tangan kita, dan di kongres kami tahun lalu kami telah memaksa para pemimpin mereka, melalui anggota mereka sendiri, untuk bekerjasama dengan kami.

Ketika sebuah pemogokan umum terjadi pada bulan Maret tahun lalu, para pekerja Muslim membutuhkan kami, karena kami memiliki pekerja kereta api di bawah kepemimpinan kami. Para pemimpin Sarekat Islam berkata: Anda ingin bekerjasama dengan kami, jadi Anda harus menolong kami juga. Tentu saja kami mendatangi mereka, dan berkata: Ya, Tuhan Anda maha kuasa, tapi Dia telah mengatakan bahwa di dunia ini pekerja kereta api adalah lebih berkuasa! [Tepuk Tangan Meriah] Pekerja kereta api adalah komite eksekutif Tuhan di dunia ini. [Tertawa]

Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kita, jika kita pecah lagi dengan mereka kita bisa yakin bahwa para agen pemerintah akan berada di sana lagi dengan argumen Pan- Islamisme mereka. Jadi masalah Pan-Islamisme adalah sebuah masalah yang sangat mendadak.

Tapi sekarang pertama-tama kita harus paham benar apa arti sesungguhnya dari kata Pan- Islamisme. Dulu, ini mempunyai sebuah makna historis dan berarti bahwa Islam harus menaklukkan seluruh dunia, pedang di tangan, dan ini harus dilakukan di bawah kepemimpinan seorang Khalifah [Pemimpin dari Negara Islam – Ed.], dan Sang Khalifah haruslah keturunan Arab. 400 tahun setelah meninggalnya Muhammad, kaum muslim terpisah menjadi tiga Negara besar dan oleh karena itu Perang Suci ini telah kehilangan arti pentingnya bagi semua dunia Islam. Hilang artinya bahwa, atas nama Tuhan, Khalifah dan agama Islam harus menaklukkan dunia, karena Khalifah Spanyol mengatakan, aku adalah benar-benar Khalifah sesungguhnya, aku harus membawa panji [Islam], dan Khalifah Mesir mengatakan hal yang sama, serta Khalifah Baghdad berkata, Aku adalah Khalifah yang sebenarnya, karena aku berasal dari suku Arab Quraish.

Jadi Pan-Islamisme tidak lagi memiliki arti sebenarnya, tapi kini dalam prakteknya memiliki sebuah arti yang benar-benar berbeda. Saat ini, Pan-Islamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional, karena bagi kaum Muslim Islam adalah segalanya: tidak hanya agama, tetapi juga Negara, ekonomi, makanan, dan segalanya. Dengan demikian Pan-Islamisme saat ini berarti persaudaraan antar sesama Muslim, dan perjuangan kemerdakaan bukan hanya untuk Arab tetapi juga India, Jawa dan semua Muslim yang tertindas. Persaudaraan ini berarti perjuangan kemerdekaan praktis bukan hanya melawan kapitalisme Belanda, tapi juga kapitalisme Inggris, Perancis dan Itali, oleh karena itu melawan kapitalisme secara keseluruhan. Itulah arti Pan-Islamisme saat ini di Indonesia di antara rakyat kolonial yang tertindas, menurut propaganda rahasia mereka – perjuangan melawan semua kekuasaan imperialis di dunia.

Ini adalah sebuah tugas yang baru untuk kita. Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaaan imperialis. Karena itu saya tanya sekali lagi: haruskah kita mendukung Pan-Islamisme, dalam pengertian ini? Saya akhiri pidato saya. [Tepuk Tangan Meriah]

Read More

Biografi Jendral Soedirman

Jendral Besar Soedirman (Ejaan Soewandi: Sudirman) (lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. enderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun ia sudah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Ia berlatarbelakang seorang guru HIS Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepanduan Hizbul Wathan

Ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Menjadi Panglima Divisi V/Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (Panglima TNI). Ia merupakan Pahlawan Pembela Kemerdekaan yang tidak perduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik ini.

Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika Agresi Militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini.

Sudirman yang dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916, ini memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjut ke HIK (sekolah guru) Muhammadiyah, Solo tapi tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal disiplin dan giat di organisasi Pramuka Hizbul Wathan ini kemudian menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik dan kepanduan itulah kemudian bekal pribadinya hingga bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang.

Sementara pendidikan militer diawalinya dengan mengikuti pendidikan tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Setelah selesai pendidikan, ia diangkat menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Ketika itu, pria yang memiliki sikap tegas ini sering memprotes tindakan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya itu, suatu kali dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi V/Banyumas dengan pangkat Kolonel. Dan melalui Konferensi TKR tanggal 2 Nopember 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR/Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat Jenderal diberikan padanya lewat pelantikan Presiden. Jadi ia memperoleh pangkat Jenderal tidak melalui Akademi Militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya.

Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama lima hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang.

Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan Agresi Militer II Belanda, Ibukota Negara RI berada di Yogyakarta sebab Kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tingggal satu yang berfungsi.

Dalam Agresi Militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggungjawabnya sebagai pemimpin tentara.

Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama tujuh bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali sementara obat juga hampir-hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya, ia tidak bisa lagi memimpin Angkatan Perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan.

Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas, ini pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ini akhirnya harus meninggal pada usia yang masih relatif muda, 34 tahun.

Pada tangal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan.

Berikut Ini Data Lengkap Tengtang Jendral Besar Soedirman
Nama:
Jenderal Sudirman
Lahir:
Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916
Meninggal:
Magelang, 29 Januari 1950

Agama:
Islam
Pendidikan Fomal:
- Sekolah Taman Siswa
- HIK Muhammadiyah, Solo (tidak tamat)
Pendidikan Tentara:
Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor
Pengalaman Pekerjaan:
Guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap
Pengalaman Organisasi:
Kepanduan Hizbul Wathan
Jabatan di Militer:
- Panglima Besar TKR/TNI, dengan pangkat Jenderal
- Panglima Divisi V/Banyumas, dengan pangkat Kolonel
- Komandan Batalyon di Kroya
Tanda Penghormatan:
Pahlawan Pembela Kemerdekaan
Meniggal:
Magelang, 29 Januari 1950
Dimakamkan:
Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta

Sumber : http://kolom-biografi.blogspot.com/

Read More

Pejuang Kesetaraan Dari Minang

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan HAMKA adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Ia juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka pernah ditunjuk sebagai menteri agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Hamka lahir di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun.

Biografi Buya HAMKA dari Biografi Web

Hamka juga diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecil HAMKA dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Putra HAMKA bernama H. Rusydi HAMKA, kader PPP, anggota DPRD DKI Jakarta. Anak Angkat Buya Hamka adalah Yusuf Hamka, Chinese yang masuk Islam.

RIWAYAT PENDIDIKAN HAMKA

HAMKA di Sekolah Dasar Maninjau hanya sampai kelas dua. Ketika usia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sejak muda, HAMKA dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya, memberi gelar Si Bujang Jauh. Pada usia 16 tahun ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhrudin. Saat itu, HAMKA mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta.

RIWAYAT KARIER HAMKA

HAMKA bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Pada tahun 1929 di Padang Panjang, HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957- 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta.

Sejak perjanjian Roem-Royen 1949, ia pindah ke Jakarta dan memulai kariernya sebagai pegawai di Departemen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim. Waktu itu HAMKA sering memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi Islam di Tanah Air.

Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Pada 26 Juli 1977 Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali, melantik HAMKA sebagai Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudian meletakkan jabatan itu pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

RIWAYAT ORGANISASI HAMKA

HAMKA aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid’ah, tarekat dan kebatinan sesat di Padan g Panjang. Mulai tahun 1928 beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929 HAMKA mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah.

AKTIVITAS POLITIK HAMKA

Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, HAMKA diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia.

Pada tahun 1955 HAMKA beliau masuk Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum. Pada masa inilah pemikiran HAMKA sering bergesekan dengan mainstream politik ketika itu. Misalnya, ketika partai-partai beraliran nasionalis dan komunis menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya di Konstituante, HAMKA menyarankan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknyan sesuai yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Namun, pemikiran HAMKA ditentang keras oleh sebagian besar anggota Konstituante, termasuk Presiden Sukarno. Perjalanan politiknya bisa dikatakan berakhir ketika Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden Soekarno pada 1959. Masyumi kemudian diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Meski begitu, HAMKA tidak pernah menaruh dendam terhadap Sukarno. Ketika Sukarno wafat, justru HAMKA yang menjadi imam salatnya. Banyak suara-suara dari rekan sejawat yang mempertanyakan sikap HAMKA. "Ada yang mengatakan Sukarno itu komunis, sehingga tak perlu disalatkan, namun HAMKA tidak peduli. Bagi HAMKA, apa yang dilakukannya atas dasar hubungan persahabatan. Apalagi, di mata HAMKA, Sukarno adalah seorang muslim.

Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, HAMKA dipenjarakan oleh Presiden Soekarnokarena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakan, beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, HAMKA diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pada tahun 1978, HAMKA lagi-lagi berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan.

Idealisme HAMKA kembali diuji ketika tahun 1980 Menteri Agama Alamsyah Ratuprawiranegara meminta MUI mencabut fatwa yang melarang perayaan Natal bersama. Sebagai Ketua MUI, HAMKA langsung menolak keinginan itu. Sikap keras HAMKA kemudian ditanggapi Alamsyah dengan rencana pengunduran diri dari jabatannya. Mendengar niat itu, HAMKA lantas meminta Alamsyah untuk mengurungkannya. Pada saat itu pula HAMKA memutuskan mundur sebagai Ketua MUI.

AKTIVITAS SASTRA HAMKA

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, HAMKA merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

HAMKA juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid). Pada 1950, ia mendapat kesempatan untuk melawat ke berbagai negara daratan Arab. Sepulang dari lawatan itu, HAMKA menulis beberapa roman. Antara lain Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajlah. Sebelum menyelesaikan roman-roman di atas, ia telah membuat roman yang lainnya. Seperti Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau ke Deli, dan Di Dalam Lembah Kehidupan merupakan roman yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura. Setelah itu HAMKA menulis lagi di majalah baru Panji Masyarakat yang sempat terkenal karena menerbitkan tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita.

AKTIVITAS KEAGAMAAN

Setelah peristiwa 1965 dan berdirinya pemerintahan Orde Baru, HAMKA secara total berperan sebagai ulama. Ia meninggalkan dunia politik dan sastra. Tulisan-tulisannya di Panji Masyarakat sudah merefleksikannya sebagai seorang ulama, dan ini bisa dibaca pada rubrik Dari Hati Ke Hati yang sangat bagus penuturannya. Keulamaan HAMKA lebih menonjol lagi ketika dia menjadi ketua MUI pertama tahun 1975.

HAMKA dikenal sebagai seorang moderat. Tidak pernah beliau mengeluarkan kata-kata keras, apalagi kasar dalam komunikasinya. Beliau lebih suka memilih menulis roman atau cerpen dalam menyampaikan pesan-pesan moral Islam.

Ada satu yang sangat menarik dari Buya HAMKA, yaitu keteguhannya memegang prinsip yang diyakini. Inilah yang membuat semua orang menyeganinya. Sikap independennya itu sungguh bukan hal yang baru bagi HAMKA. Pada zamam pemerintah Soekarno, HAMKA berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagiPresiden Soekarno. Otomatis fatwa itu membuat sang Presiden berang ’kebakaran jenggot’. Tidak hanya berhenti di situ saja, HAMKA juga terus-terusan mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu. Maka, wajar saja kalau akhirnya dia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya ''Panji Masyarat'' pernah dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul ''Demokrasi Kita'' yang terkenal itu. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Ketika tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik, hari-hari HAMKA lebih banyak diisi dengan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan.

WAFATNYA HAMKA

Pada tanggal 24 Juli 1981 HAMKA telah pulang ke rahmatullah. Jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya di seantero Nusantara, ter masuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.

PENGHARGAAN

Atas jasa dan karya-karyanya, HAMKA telah menerima anugerah penghargaan, yaitu Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Cairo (tahun 1958), Doctor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia (tahun 1958), dan Gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia

PANDANGAN HAMKA TENTANG KESASTRAAN

Pandangan sastrawan, HAMKA yang juga dikenal sebagai Tuanku Syekh Mudo Abuya Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo tentang kepenulisan. Buya HAMKA menyatakan ada empat syarat untuk menjadi pengarang. Pertama, memiliki daya khayal atau imajinasi; kedua, memiliki kekuatan ingatan; ketiga, memiliki kekuatan hapalan; dan keempat, memiliki kesanggupan mencurahkan tiga hal tersebut menjadi sebuah tulisan.

BUAH PENA BUYA HAMKA

Kitab Tafsir Al-Azhar merupakan karya gemilang Buya HAMKA. Tafsir Al-Quran 30 juz itu salah satu dari 118 lebih karya yang dihasilkan Buya HAMKA semasa hidupnya. Tafsir tersebut dimulainya tahun 1960.

HAMKA meninggalkan karya tulis segudang. Tulisan-tulisannya meliputi banyak bidang kajian: politik (Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, Urat Tunggang Pancasila), sejarah (Sejarah Ummat Islam, Sejarah Islam di Sumatera), budaya (Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi), akhlak (Kesepaduan Iman & Amal Salih ), dan ilmu-ilmu keislaman (Tashawwuf Modern).

SUMBER : http://biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-buya-hamka.html

Read More

ANDI LANGGAR KODE ETIK PARTAI, DENGAN MENJADI TERSANGKA

Jakarta - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Andi yang dijerat dalam statusnya sebagai Menpora, dipastikan telah melanggar kode etik Partai Demokrat.

Dalam ketentuan 'KODE ETIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PARTAI DEMOKRAT' yang diunduh detikcom dari situs resmi Partai Demokrat, Jumat (7/12/2012), Andi melanggar Pasal 14 soal 'PERILAKU DAN UCAPAN YANG DILARANG'. Di dalam Ayat 1 huruf c, tertulis larangan bagi siapapun yang menjadi anggota Partai Demokrat.

"Menjadi Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya," tulis kode etik ini.

Pengawasan dan pelaksana kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas Partai Demokrat. Dewan inilah yang juga bertugas untuk mengadili Andi.

Dan nantinya mereka akan memberikan rekomendasi terhadap Andi. Mulai dari peringatan keras hingga pemecatan seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat 3.

Kode etik ini sendiri diteken pada 24 Juli 2011 oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan Amir Syamsuddin selaku Sekretaris.

Andi ternyata telah berstatus tersangka sejak 3 Desember 2012 lalu. Ia dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri.

"Dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor," ujar Ketua KPK Abraham Samad.

Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 tahun 2001 menyebutkan, "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun".

Sedangkan Pasal 3 UU, yang sama menyebutkan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara maka dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun."

Read More

Gubernur: Islah Akhir Polemik Pilgub Lampung

TELUKBETUNG UTARA (Lampost): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P tetap berkeyakinan islah antara Pemprov dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menjadi akhir polemik penentuan jadwal pemilihan Gubernur Lampung. Penetapan Pilgub tidak dapat dilaksanakan di 2013 harus diterima semua pihak.
"Islah akan mengurai polemik pilgub yang 2013 yang ramai diperbicangkan, sudah selesai. Mendagri mengirim dua dirjen dan KPU pusat turun itu untuk apa, keputusan diambil setelah dilihat dari manfaat dan mudarat," kata Sjachroedin seusai seusai breefing eselon II dan III di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5-12)
Menurutnya hasil rapat koordinasi Pemprov dan KPU Lampung dengan perwakilan Mendagri serta KPU pusat, Senin (3-12), adalah kesepakatan bersama. Dia mengatakan adanya kelompok yang tetap tidak menerima hasil kesepakatan adalah hal biasa. Tetapi dia menegaskan bahwa islah adalah titik temu yang memunculkan kesepakatan itu. "Biarkan masyarakat akan menilai.Terserah dia (kelompok yang tidak menyepakati hasil rapat), rakyat menunggu itu (penentuan jadwal pilgub)," jelasnya.
Di sisi lain saat dirinya dikonfirmasi mengenai kemungkinan pilgub menjadi wewenang legislator pada 2015, Sjachroedin tidak menampik hal itu. tetapi, lanjutnya, hal itu tentu harus berkekuatan hukum. " saya sih lebih setuju kalau tidak ada gubernur dan bupati. Tetapi selaku ketua partai saya tidak bisa setuju saja. Saya harus menunggu keputusan pusat," tutur Sjachroedin, sambil tertawa.
Tetapi mengenai wacana peniadaan wakil kepala daerah Sjachroedin menyetujuinya. Dia mengungkapkan hal itu baik bagi jalannya pemerintahan. Mengingat banyaknya kasus tidak berjalan optimalnya pembangunan akibat ketidakseimbangan tugas kepala dan wakil kepala daerah. "Banyak kejadian Bupati dan Wakil bupati yang tidak mengerti pemerintahan. karena itu dibutuhkan wakil yang mengerti pemerintahan , sehingga tinggal jalan," tandasnya.

Read More

Kaderisasi Parpol Harus Berkualitas

Oleh Syam Yoga Orlando 

Maraknya dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR tidak terlepas dari jalan pintas yang dilakukan partai politik dalam menjaring kader. Sikap masyarakat yang semakin apatis terhadap parpol, persaingan yang kian ketat, membuat penjaringan kader berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat kualitasnya. Untuk memperbaikinya, parpol harus turun mesin, demikian pendapat Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari terkait maraknya pelaku tindak korupsi berasal dari kalangan partai politik. Semua ini tidak terlepas dari kaderisasi. Parpol, akhirnya mencari jalan pintas dengan memilih kader-kader yang populer, tetapi kinerja untuk legislasinya masih kurang. Ini dapat terlihat dari banyaknya UU yang digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi)

Untuk itu, parpol di Indonesia harus overhoul (turun mesin). Walaupun, peran dari Partai Politik saat ini sangat strategis, tetapi kemudian proses komunikasi politik, legislasi, dan lain-lain tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi parpol yang masih euforia dengan kewenangan strategisnya membuaikan esesnsi dan fungsi dari parpol itu sendiri. Pada akhirnya Parpol belum menyiapkan kadernya, masih senang dengan perannya yang strategis. Kinerja seperti itu, ditambah dengan desakan untuk mengembalikan modal kampanye, membuat kader parpol di DPR melakukan tindak korupsi.

Pendapat lain, disampaikan Anggota Komisi IV dari PPP, Saifullah Tamliha, saat ini banyak anggota DPR yang juga seorang pengusaha. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, paradigma untuk 'balik modal' kuat tertanam. Belum pernah ada anggota DPR yang seorang pengusaha benar-benar bekerja tanpa memikirkan uang kampanye yang harus kembali. Oleh karena itu, rekrutmen anggota DPR harus benar-benar diseleksi dengan ketat oleh pimpinan parpol.

Sistem pemilu juga harus dievaluasi. Sejauh mana dapat menimbulkan kapitalisme, sehingga berimbas kepada kaderisasi parpol yang buruk, kinerja parpol menjadi jelek, dan jeratan korupsi, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Apalagi, kini tingkat kepercayaan terhadap DPR, tinggal hanya 20%. Ini merupakan tingkat kepercayaan terhadap DPR terendah di seluruh dunia. Sehingga perlu ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem parpol di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kaderisasi jangka panjang.

Read More

REPUBLIK BBM DAN INSENTIF POLITIK

Arizka Warganegara

(Dosen FISIP Universitas Lampung)

Terdapat dua hal yang menarik untuk diikuti menilai kiprah pasangan SBY-JK (Presiden dan Wapres RI), dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya dua langkah politik yang menurut saya layak untuk dicermati apakah hal ini akan menjadi sebuah insentif politik seperti SBY katakan kepada media beberapa hari yang lalu atau mungkin hal ini  adalah sebuah langkah riil politik yang merupakan wujud dari keseriusan SBY-JK untuk menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Dua hal yang saya maksudkan disini adalah, Pertama, mengenai keinginan pemerintah merespon positif turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan juga akan menurunkan harga BBM dipasaaran, sebuah langkah yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia selama ini. Kedua, adalah mengenai ditetapkannya Aulia Pohan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Beberapa media baik lokal ataupun nasional beberapa hari ini menurunkan headline mengenai kembali turunnya harga BBM, selaras dengan hal tersebut ternyata ratting Pak SBY kembali naik sebagai kandidat kuat Capres 2009, dua lembaga survey baru-baru ini, Reform Institute dan Cirus Surveyor Group kembali menempatkan sosok SBY sebagai capres yang paling electable. Merujuk survey Cirus Surveyors Group SBY masih teratas dengan perolehan 36,99 persen, Megawati 16,2%, Sri Sultan 6,47%, Prabowo 5,2%, Wiranto 4%, dan Sutiyoso di posisi terbawah dengan perolehan 0,35% sebagai Capres 2009.

Reform Institute juga misalkan menempatkan SBY sebagai Capres paling electable, dengan angka  SBY 42,18%, Megawati Soekarnoputri 16,67%, Sri Sultan HB X 10,548%, Prabowo Subianto  7,88%, Wiranto 4,33%, Hidayat Nurwahid 2,06%, Amien Rais 2,06%, Jusuf Kalla 1,49%, Akbar Tandjung 0,87%, Abdurrahman Wahid 0,83% Sutiyoso 0,17%, Surya Paloh 0,17%, Lain-lain 10,81%.

Walaupun survey kedua lembaga ini memempatkan profil SBY sebagai yang terdepan tapi ini harus diingat survey ini sifatnya sangat dibatasi dengan waktu, kemungkinan pergerakan atas elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat dapat saja bergerak naik dan turun. Survey akan sangat valid ketika dilakukan minimal sebulan menjelang pilpres dan pada bulan maret, april, mei dan juni adalah posisi genting buat pemerintahan SBY-JK, ditambah lagi apalagi jika prediksi para pengamat ekonomi yang menyatakan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat krisis finansial di Amerika Serikat baru akan terjadi pada bulan-bulan tersebut.

Dalam beberapa hal, hasil polling terhadap elektabilitas dan popularitas seseorang kandidat incumbent sangat dipengaruhi kinerja ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat diakhir masa jabatan. Dan jika gelombang PHK pada medio bulan-bulan tersebut benar terjadi maka hal ini akan menjadi semacam “Tsunami” Politik bagi karir politik SBY-JK.

Hikmah dari Parodi Republik BBM

Pada bagian lain sebagai sebuah kontemplasi parodi politik, saya teringat dengan sebuah acara yang dahulu sempat ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta setiap senin malam, acara tersebut berjudul ”Republik BBM” , acara brilian yang mampu disajikan dengan cerdas oleh Efendi Ghazali, Almarhum Taufik Savalas, Kelik dkk-nya. Dalam pandangan Saya sesungguhnya acara ini mampu untuk memberikan kontemplasi kontemporer terhadap keadaan sosial politik Indonesia kontemporer.

Terdapat kesamaan antara antrian, naik-turun harga BBM yang kita alami sekarang dengan acara republik BBM tersebut setidaknya dari pilihan kata yang digunakan yaitu BBM. Akan tetapi jika BBM dalam konteks kita sekarang adalah Bahan Bakar Minyak yang kita sudah sangat mengetahui fungsinya untuk menggerakkan mesin seperti mobil, motor dan lain-lainnya.

Dalam terminologi almarhum Taufik Savalas dan Kelik sebagai Presiden dan Wakil Presiden kala itu, BBM bermakna ”Benar-Benar Mabok”. Ada dimensi filosofis kenapa term BBM yang digunakan, andai Saya boleh mengira-ngira mungkin saja yang dimaksud BBM oleh almarhum Taufik dan Kelik adalah sebuah sindiran bagi negara tetangganya yang sudah sepuluh tahun menjalankan reformasi bukannya tambah segar akan tetapi tambah mabok.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar negara tetangganya Republik BBM sudah benar-benar mabok? Banyak aspek yang menjadi bisa menjadi bahan renungan terhadap hal tersebut dalam konteks sosial-ekonomi misalkan mulai dari naiknya-turunya BBM, Kerusuhan Rasial, kasus Gizi Buruk sampai dengan busung lapar yang melanda negara tetangga Republik BBM tersebut.

Dalam konteks politik kelanjutan demokratisasi di Indonesia setidaknya menimbulkan sebuah pesimisme bahkan sebagian besar pengamat dengan berani mengatakan bahwa transisi demokrasi ini bukannya akan berakhir dengan demokrasi yang maju akan tetapi berakhir model-model elektokrasi (sebuah paham pemilihan umum-isme), sebagai bukti misalnya setiap lima tahun sekali pesta-pesta pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif pusat, propinsi, kab/kota, pemilihan presiden sampai dengan bupati dan walikota selalu diwarnai dengan hal-hal yang tidak mendidik. Sebagai contoh terbaru misalkan bagaimana kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil Pilkada di Tuban dan beberapa daerah lain seperi Maluku, Sulsel dan Sulbar mewarnai hari-hari kelam transisi demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan diatas seolah-olah terjawab dalam sebuah diskusi mengeritisi sewindu reformasi yang digagas oleh harian kompas dengan judul menggagas Visi Indonesia 2030, dua tahun lalu, medio tahun 2006. Diskusi terbatas ini cukuplah menjadikan sebuah kontemplasi nalar yang baik. Dalam diskusi tersebut, mantan ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Ma’arif mengatakan bahwa kita memerlukan strong leadership yang berani mengambil tindakan dengan cepat dan tegas.

Penyataan Buya tersebut seharusnya dapat menjadi otokritik yang sehat terhadap pemerintahan SBY-JK, bahkan dengan kelakarnya Buya Syafii mengatakan bahwa bukan saja sipil yang lemah namun militer-pun ada juga yang lemah. Buya Syafii mungkin tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa SBY adalah tipikal militer yang lemah namun kenyataan kemudian mendukung bahwa kita sekarang sangat memerlukan strong leadership itu tadi.

Saya-pun kemudian kembali lagi teringat dengan parodi Republik BBM, andai saja sang presiden kita setenang Presiden Republik BBM takkala menghadapi persoalan, niscaya masalah-masalah di negeri ini akan dengan mudah terselesaikan, ketenangan Sang Presiden Republik BBM takkala menghadapi persoalan mungkin bisa Pak SBY tiru, mudah-mudahan?  

Read More

Pilgub Tidak 2013

BANDARLAMPUNG – Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tidak bisa dilaksanakan pada 2013 terjawab. Kepastian ini terungkap dalam rapat penyelesaian waktu pelaksanaan pilgub yang digelar di Ballroom Hotel Sheraton, Bandarlampung, kemarin.
Selain memastikan pilgub tidak digelar pada 2013, hasil rapat lainnya yakni KPU dan Pemprov Lampung sepakat berdamai serta mengakhiri polemik terkait jadwal pilgub.
Poin-poin itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, dan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Kemudian Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin dan Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni. Rapat itu sendiri dipimpin yang disepakati semua pemangku kepentingan. Rapat dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan.
’’Antara kpu dan Pemprov Lampung ada perdamaian, rekonsiliasi. Kalau dulu ada hal-hal yang tidak berjalan harmonis dan serasi, mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini, pemprov dan kpu bisa bekerja sama serta membangun sinergisitas dalam penyelenggaraan pilgub,’’ kata Djohermansyah dalam konferensi pers usai rapat yang dimediasi Kemendagri ini.
Ia melanjutkan, kesepakatan penyelenggaraan pilgub yang tidak dapat dilaksanakan pada 2013 ini memiliki banyak alasan.  ’’Tak dicantumkan (dalam berita acara) karena perspektifnya beda-beda antara  alasan gubernur, kpu Pusat, kpu Lampung, dan dprd. Ada juga pendapat-pendapat dari para pakar,’’ ujarnya.
Djohermansyah berharap ada langkah lanjutan dari hasil pertemuan ini. Kemendagri akan terus memediasi dan memfasilitasi lanjutan dari islah. Ia juga menegaskan bahwa belum ada spekulasi-spekulasi kapan waktu penyelenggaraan Pilgub Lampung.
Sementara Sjachroedin Z.P. menegaskan, salah satu alasan tidak ada pilgub pada 2013 adalah karena pemprov tidak menganggarkannya pada APBD 2013. Juga tidak ada alasan krusial untuk menggelar pilgub tahun depan serta berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudarat pelaksanaan pilgub pada 2013.
’’Kalau Pilgub 2013, saya bisa bermain politik. Kalau digelar pada 2014 pun tidak ada larangan, 2015 juga belum tahu,’’ ungkap Oedin, sapaan akrab Sjachroedin Z.P.
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menjelaskan, yang disampaikan Kemendagri adalah hasil rapat. Yang perlu digarisbawahi, kata dia, kpu sudah melaksanakan tugasnya dalam merencanakan tahapan pilgub dan mengusulkan anggaran pilgub kepada pemprov. Setelah rapat ini, Kemendagri akan terus berkomunikasi intensif dengan KPU Pusat.  ’’Kami tunggu sebagai pelaksana di daerah. Yang penting sekarang ini islah. Islah itu bahasa positif,’’ ujar Nanang.
Sementara sosiolog Unila Dr. Maruli menegaskan, kepastian Pilgub Lampung tidak pada 2013, yang paling penting adalah periodisasi KPU yang habis pada 24 September 2013.
Menurutnya, pergantian KPU harus segera disikapi sebagai upaya mencegah masalah baru yakni cacat hukumnya hasil produk Pilgub Lampung. ’’Jadi jangan sampai ada produk hukum hasil pilgub yang diselenggarakan KPU sekarang ini cacat hukum,’’ paparnya kemarin.
Menurut Maruli, dia menganalogikan jangan sampai pilgub tidak legitimate secara hukum akibat KPU-nya bermasalah seperti diungkapkan gubernur. ’’Jadi pilgub Lampung harus prosedural dari segi penyelenggara. Jangan seperti menjemur baju kotor, kering tapi tidak bersih,’’ ungkapnya. (dna/gus/p6/c2/ary)

Hanya Ikhtiar Politik

Pengamat politik dari FISIP Universitas Lampung Arizka Warganegara, S.I.P., M.A. menilai, jika pemilihan gubernur (pilgub) diselenggarakan pada 2015, otomatis akan menggunakan uu Pilkada yang baru. Besar kemungkinan, jika merujuk draf rancangan undang-undang, mekanisme pilgub akan dilakukan oleh DPRD.
 ’’Nah, jika konstelasinya seperti itu, calon-calon yang punya elektabilitas tinggi dengan metode pilkada langsung akan dirugikan. Tapi, kesepakatan rapat koordinasi ini kan baru sekadar ikhtiar politik lembaga-lembaga itu, belum merupakan keputusan formal,’’ kata Arizka kepada Radar Lampung kemarin.
Terkait bakal calon (balon) gubernur yang kini sudah gencar menyosialisasikan dirinya untuk menghadapi Pilgub 2013, Arizka menganggap itu bukan masalah selagi balon memandang sosialisasi itu tetap perlu. Menurut dia, apa yang dilakukan dalam rakor itu belum mempunyai dasar hukum dan politik yang kuat.
 ’’Ini sekadar kesepakatan forum, perlu tindak lanjut yang formal terhadap hasil rakor itu,’’ ujar lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia ini.
Arizka juga menyayangkan kalau tetap memaksa pilgub dilakukan pada 2015. Menurut dia, tahapan dimulai pada Oktober 2013 itu sudah waktu yang pas dan menjadi titik kompromi. Dari awal, Arizka tidak setuju waktu pilgub versi kpu Lampung bahwa tahapan pilgub dimulai pada Februari 2013. Ia juga tidak setuju pilgub dilakukan pada 2015.
Ia berharap Kemendagri tidak sampai membuat preseden baru yang memaksa Pilgub 2015 tidak dilandasi oleh bagan dan aturan main yang semestinya sangat buruk untuk pembinaan demokrasi di level lokal. Karena itu, seharusnya yang mesti didorong Kemendagri adalah Komisi II DPR RI segera mengesahkan ruu Pilkada.
Sementara itu, ia menguraikan, titik kompromi tahapan yang dimulai pada Oktober 2013 sehingga spasi waktu antara April sampai dengan Mei 2014, gubernur Lampung yang baru sudah terpilih. Dengan demikian, tinggal diatur jadwal yang untuk setiap tahapan. Jika Pilgub 2015, kata dia, Kemendagri telah membiarkan  ’’pembiasaan’’ terjadinya penanggung jawab sementara (Pjs.) di pemerintah daerah.
 ’’Karena mau tidak mau, pasca Juni sampai dengan terpilih gubernur baru, kan mesti ada Pjs. Saya sih berpikir simpel saja. Agar polemik ini tidak berlarut, seharusnya KPU Pusat dan Mendagri mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pilkada dan Pemda. Hingga kini, kata dia, yang dilakukan, termasuk pertemuan terakhir itu, hanya berupa trial and error proses politik di daerah dan ini tidak semestinya demikian,’’ ungkapnya.

Read More

MAJU TERUS CALON INDEPENDEN (Belajarlah dari Pilgub Lampung)

Arizka Warganegara
(Dosen Ilmu Pemerintahan dan Peneliti FISIP Universitas Lampung)

Calon Independen tidak laku di Lampung, begitulah Head Line Harian Media Indonesia tanggal 4 september 2009, ada apa dengan calon independen? Mungkin itu kalimat yang mesti dipertanyakan kepada para akademisi dan aktivis sosial yang terus mendorong keberadaan calon independen.

Bagi saya, dengan keikutsertaan calon independen dalam Pilgub Lampung saja, itu sudah merupakan berkah, bagaimana tidak, ketika nuansa oligarki partai politik dan kerasnya faktor modal dalam ranah politik lokal di Indonesia, Pilgub Lampung menjadi pilgub pertama yang mengizinkan calon independen ikut berkompetisi. Jika kemudian masalah hasil akhir penghitungan suara calon independen di Lampung agak mengecewakan, itu persoalan lain.

Hasil quick count Pilgub Lampung versi LSI Saiful Mujani menunjukkan hal yang sangat ironi, dua pasangan Calon Independen Lampung pasangan mantan Rektor Universitas Lampung, Muhajir Utomo dan Andi Arief serta Pasangan Mantan Kapolda Metro Jaya, Sofyan Jacoeb dan Bambang Waluyo Utomo masing –masing hanya memperoleh suara 3,42 persen dan 2,30 persen, angka ini sangat jauh dibandingkan dengan perolehan dukungan minimal 4 persen dalam bentuk KTP yang mereka harus kumpulkan manakala akan mencalonkan diri sebagai cagub dari jalur independen.

Disatu sisi keberdaan calon independen di Lampung adalah sebuah berkah walaupun jika merujuk hasil akhir ini merupakan sebuah ironi. Sebuah ironi yang seharusnya sudah diperhitungkan oleh kedua calon independen tersebut, ternyata dalam ranah politik praktis idealisme yang membara saja tidak cukup terdapat faktor-faktor lain yang mesti dipertimbangkan secara matang, antara lain faktor uang politik, mesin politik dan tidak maksimalnya sosialisasi.

Empat Faktor Utama

Berdasarkan Pasal 59 ayat 2a UU NO.12/2008 dengan jumlah penduduk sekitar 7,3 juta jiwa, sang calon mesti mengumpulkan dukungan minimal 4 persen untuk maju sebagai calon independen dalam Pilgub Lampung, jika angka ini riil maka seharusnya kedua calon independen Pilgub Lampung masing-masing sudah memperoleh dukungan minimal sekitar 292.000 pemilih.

Mengacu pada tingkat partisipasi yang di-rilist 68,99 persen (versi LSI Saiful Mujani) maka akan didapatkan angka 3.725.460 jiwa penduduk lampung yang mencoblos pada hari H, dan sekali lagi jika angka 292.000 dipersentasekan dari angka total pemilih pada hari H sejumlah 3.725.460 maka setidaknya dalam pilgub Lampung, masing-masing calon independen memeroleh modal awal suara 7,8 persen.

Logikanya tidak melakukan kampanye saja seharusnya calon independen sudah memeroleh suara 7,8 persen dari pemilih. Akan tetapi mengapa capaian suara kedua calon independen Pilgub Lampung hanya sekitar 2-3 persen?
Setidaknya terdapat empat faktor yang menyebabkan calon independen kurang begitu laku pada Pilgub Lampung, Fakor Pertama adalah persoalan uang politik (modal) harus diakui dalam ranah politik praktis faktor uang tetap menjadi major factor yang tidak bisa dinapikkan begitu saja.

Faktor uang politik menjadi sangat signifikan dikala sang calon memobilisasi massa, dan keberadaan calon independen sebagai individu politik yang berdiri sendiri tidak dibangun berdasar pada konsep transaksi politik menyebabkan kemampuan sang calon independen untuk memeroleh uang politik (modal-red) menjadi sangat terbatas.

Kemampuan cagub partai politik untuk mengumpulkan uang politik selangkah lebih baik dibandingkan dengan calon independen, hal ini lumrah terjadi manakala transaksi politik dalam partai politik akan lebih kentara dibandingakan dengan calon independen, bagi-bagi kekuasaan akan lebih jelas porsinya dalam wajah parpol dibandingkan dengan calon independen, sehingga pemodal cenderung lebih menyukai calon Parpol dibandingkan dengan calon Independen.

Faktor Kedua, mesin politik yang efektif secara tidak langsung adalah keunggulan partai politik dibandingkan dengan calon independen, jika partai politik telah mempunyai mesin politik di level pusat sampai dengan anak ranting, dan hal tersebut telah tersusun secara sistematis, sangat kontras jika dibandingkan dengan calon independen yang semua serba instan dan mendadak.

Dalam konteks Lampung misalkan, calon independen hanya mempunyai waktu efektif hanya sebulan untuk mempersiapkan segala hal, dimulai dari pengumpulan dukungan yang harus mengikuti aturan resmi KPU, verifikasi dukungan yang terkadang dinyatakan tidak valid oleh KPU-D dan hal lain yang sifatnya teknis, sementara yang sifatnya substansi seperti penyiapan media kampanye, program (visi-misi) sampai dengan hal yang paling penting ‘mesin politik’ tidak tergarap dengan baik.

Faktor Ketiga, tidak maksimalnya sosialisasi, dalam kasus Lampung, waktu antara diundangkannya peraturan formal calon Independen dengan persiapan yang dimiliki oleh para calon independen, sangatlah tidak memungkinkan untuk mereka menjangkau wilayah yang begitu luas seperti Lampung.

Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan calon dari partai politik, dan apalagi jika dibandingkan dengan calon incumbent yang setidaknya memiliki waktu yang relatif lebih panjang pada masa periode jabatannya untuk melakukan sosialiasi politik ke masyarakat pemilih.

Faktor Keempat, saya menilai para calon independen pada Pilgub Lampung, kurang berani memilih isu-isu ekstrim sebagai bagian dari program visi misi kampanye mereka, terdapat kecenderungan calon independen dalam Pilgub Lampung hanya menyerukan isu-isu serta program visi misi yang sama dengan calon parpol.

Para calon Independen harus lebih berani menyuarakan persoalan-persoalan yang lebih ekstrim dan membumi, misalkan saja calon independen lebih berani menyuarakan skenario yang lebih radikal dalam memberantas korupsi atau membuat pernyataan mudur dini sebagai Gubernur jika program-program yang dijanjikan tidak berjalan, sehingga rakyat akan memberikan sebuah catatan ‘lebih’ terhadap program dan visi misi calon independen dibandingkan dengan cagub dari partai politik.

Apa Hikmahnya

Bagi para kandidat calon independen masa depan tidaklah perlu berkecil hati dengan hasil Pilgub Lampung dan Pilwalkot Bandung. Kedua pemilukada ini hanyalah buih kecil dalam arus gelombang lautan yang begitu membahana. Niat tulus awal teman-teman akademisi dan aktivis sosial mendorong keberadaan Calon Independen, berdasar pada asumsi bahwa keberadaan calon independen akan membuat sistem politik lebih sehat dan terbebas dari malpraktik oligarkisme partai politik.

Mempersiapkan diri sebaik mungkin dan sedini mungkin sebagai kandidat calon independen mungkin adalah jalan yang dapat ditempuh bagi siapa saja yang ingin menduduki jabatan politik dengan menggunakan perahu calon independen.

Memperbaiki beberapa kekurangan calon independen Lampung dan Bandung, dengan cara mempersiapkan sejak dini mesin politik, uang politik dan melakukan long term sosialisasi adalah langkah awal yang mesti dilakukan oleh para kandidat calon Independen.

Mengutip iklan Rizal Malarangeng there is a will, there is a way, jika ada kemauan pasti ada jalan, maju terus calon independen negara ini bukan hanya milik para komprador pemilik modal partai politik saja..semoga 

Read More

PPP: Siapa Tahu Raja Dangdut Jadi Presiden?

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini belum secara khusus membahas pengusungan kadernya, Rhoma Irama, sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Hanya, PPP menyambut baik dorongan Rhoma menjadi capres. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romi melalui pesan singkat, Senin (3/12/2012), menyikapi wacana Rhoma menjadi capres.
Romi mengatakan, pihaknya melihat berbagai aspek untuk mengusung seseorang menjadi capres, seperti modal popularitas, kapasitas, kepantasan, dan elektabilitas. Setidaknya, kata dia, Rhoma sudah memiliki modal popularitas sebagai raja dangdut.
"Tinggal modal selanjutnya saja dipupuk dan dilakukan test the water. Siapa tahu dari raja dangdut jadi presiden republik? Wong pemilih sekarang kadang-kadang perilakunya tidak bisa diduga," kata Romi.
DPP PPP, tambah Romi, bergerak sesuai amanat Mukernas di Lirboyo pada Januari 2012 lalu terkait pencapresan. Amanat itu, yakni menginventarisasi dan mencermati putra-putri terbaik bangsa yang pantas diajukan sebagai capres atau cawapres.
"Baik dari dalam maupun dari luar partai politik, karena itu, PPP mempersilakan kepada masyarakat untuk menilai pencalonan Rhoma tersebut. Pada saatnya, DPP PPP akan menyikapinya," pungkas dia.

Di PPP, Rhoma tercatat sebagai juru kampanye PPP pada era 1980-1990-an. Jabatan terakhir Rhoma di PPP disebut sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP masa bakti 2007-2011. Selain PPP, Partai Kebangkitan Bangsa juga mengaku melirik Rhoma sebagai capres.

Read More

Demokrasi Kosmopolitan dan Toleransi

Arizka Warganegara

Dosen FISIP Universitas Lampung

Namanya Lim Hock Yuan, seorang sahabat lama dan mungkin bagai seorang abang buat saya. Sudah hampir 5 tahun kami tidak perah bersua. Lim adalah seorang asisten profesor di kampus tempat saya kuliah dulu, seorang Tionghoa, warga negara Malaysia.

Di tengah persoalan gap antaretnis yang cukup tinggi di negaranya, sosok Lim tetaplah seorang nasionalis sejati. Penguasaan bahasa Melayu Lim sangat baik jika dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa kebanyakan di negaranya. Selain cerdas, sosok Lim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja.

Akan tetapi Lim (begitu saya memanggilnya) selalu tidak lupa untuk mengirimkan e-mail di saat kita merayakan Lebaran. Dan saya pun baru tersadar, ternyata sosok Lim yang selalu mengucapkan selamat Lebaran pertama kali kepada saya walau itu hanya sebatas via e-mail: "Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf zahir batin. Dengan ingatan tulus ikhlas daripada Lim." Begitulah bunyi e-mail yg selalu Lim kirim ke saya tiap Lebaran. Dan itu Lim lakukan secara konsisten tiap menjelang Lebaran.

Jepang-Bangi-dan Bandar Lampung memisahkan kami untuk bercengkarama, saya teringat pertemuan terakhir sesaat sebelum saya lulus dan segera pulang ke Indonesia, serta Lim akan berangkat penelitian ke Jepang kira-kira empat atau lima tahun yang lalu. Pada saat itu, Lim dan saya selalu berjanji untuk terus bersilaturahmi walaupun jarak dan waktu memisahkan persahabatan kita berdua.

Lim merupakan sosok pemeluk Agama Buddha taat dan seorang yang konsisten menjadi vegetarian dan selalu berbaik hati memberikan saya sebungkus roti stick yangg khusus dimakan oleh para vegetarian.

Sembari berkata "Arizka, ayo makan roti ini. Roti stick ini halal dan bagus untuk kesehatan karena terbuat dari sayuran." Saya agak tersentuh kala itu. Sosok Lim yang penganut Buddha sangat paham akan terminologi dan redaksional halal bagi saudara-saudara muslimnya. Sungguh, sebenarnya upaya yang sulit dilakukan seorang pemeluk agama untuk mencoba memahami ajaran agama lain di luar agamanya. Dan Lim telah dengan ikhlas mencoba memahami terminologi halal dengan baik. Di zaman sekarang, sangat jarang pemahaman dan kesadaran tersebut dimiliki oleh sosok nonmuslim dan Lim memiliki kesadaran itu.

Kembali ke poin di atas, walaupun pada awalnya saya tahu bahwa itu adalah porsi makan siang Lim yg dia berikan kepada saya, di masa awal tradisi "pemberian" itu berat buat saya untuk menolak. Tetapi karena pancaran mata Lim yang begitu ikhlas, akhirnya saya tak kuasa menerima sebungkus roti stick tersebut. Dan akhirnya, seolah menjadi kebiasaan kami, Lim-Arizka dan kunyahan roti stick, seolah menjadi tiga serangkai yang selalu mewarnai diskusi kami.

Kebaikan hati seorang penganut agama yang taat ditunjukkan oleh seorang Lim. Keluwesan Bang Lim bergaul dengan penganut agama yang berbeda darinya, apresiasi keberagaman beragama yang Lim tunjukkan semisal selalu mengucapkan selamat Idulfitri sebelum yang lain mengucapkannya dan ketulusan hatinya untuk menolong sesama manusia adalah manifestasi ketaatan beragama. Dan seharusnya dan idealnya umat Islam memeroleh itu pasca-Ramadan.

Pembelajaran toleransi juga dapat kita peroleh dari sosok Lim, menghargai perbedaan serta bersikap plural terhadap persaudaraan adalah hal positif yang bisa kita kembangkan bagi membentuk bangunan model demokrasi yang lebih kosmopolitan. Sebuah model demokrasi yang paling ideal dalam negara yang plural dari sisi etnis dan agama seperti Indonesia.

Bahkan, pada prinsipnya kemungkinan pernikahan antaretnis sangat digalakkan untuk membantu terhadap perkembagan demokrasi kosmopolitan. Dengan sendirinya, demokrasi kosmopolitan akan berkembang di atas pluralisme yang positif. Kecurigaan antaretnis dan agama dapat diredam dengan mengembangkan sikap hidup yang lebih toleran. Dan itu telah berhasil dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan mengembangkan peradaban madani dalam komunitas negara Madinah lebih dari 15 abad yang lalu.

Hal ini selaras dengan pandangan Anthony Giddens, seorang sosiolog di LSE (London School of Economics), juga menyarankan bagi mengembangkan sikap hidup yang plural bagi membangun demokrasi yang kosmopolitan. Dan menurut hemat saya, Islam di Indonesia dapat menjadi contoh terhadap perkembangan demokrasi yang kosmopolitan tersebut. Indikatornya mudah saja, bagaimana respons perayaan Lebaran dari penganut ajaran selain Islam terhadap umat Islam saya rasa layak kita ajukan sebagai sebuah bukti demokrasi kosmopolitan telah berkembang di Indonesia.

Pada akhirnya kesemua itu, apa yang Lim tunjukkan telah memberikan kesadaran hakiki kepada kita bahwa dunia ini akan menjadi damai manakala semua pemeluk agama menyakini dan menjalankan perintah agamanya secara ikhlas dan tidak mengintervensi satu dan yang lainnya. Toleransi juga merupakan kata kunci bagi mengembangkan demokrasi kosmopolitan yang kita cita-citakan bagi mencapai masyarakat yang lebih beradab dan sejahtera.

Read More